JAKARTA - Pendidik dan tenaga kependidikan kini mendapatkan perlindungan lebih kuat dari pemerintah. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2026.
Aturan baru ini bertujuan agar guru dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara profesional, aman, dan bermartabat. Dengan perlindungan yang memadai, semangat kerja dan profesionalisme pendidik diharapkan meningkat secara signifikan.
Perlindungan yang Lebih Komprehensif
Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat regulasi perlindungan guru dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni Permen Nomor 10 Tahun 2017. Perbedaan utamanya adalah fokus pada perlindungan guru yang sebelumnya belum diatur secara spesifik.
Dalam aturan terbaru, perlindungan mencakup hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Semua aspek ini bertujuan memastikan pendidik bisa menjalankan tugasnya dengan aman dan terlindungi.
Perlindungan Hukum untuk Guru
Perlindungan hukum mencakup berbagai situasi yang berpotensi mengancam guru. Ini termasuk tindakan kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
Selain itu, guru juga berhak mendapatkan konsultasi hukum, mediasi, hingga pemulihan hak jika terjadi pelanggaran. Mekanisme ini memastikan guru tetap dapat menjalankan tugas profesional tanpa rasa takut atau tertekan.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Perlindungan guru dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan sekolah. Semua pihak, kecuali sekolah, menjalankan kewajiban perlindungan melalui satuan tugas yang dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kerja sama ini memungkinkan perlindungan menjadi lebih efektif. Dengan dukungan berbagai pihak, guru dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fokus dan tenang.
Menjadi Guru Lebih dari Sekadar Mengajar
Menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga menjalankan amanah besar dengan tanggung jawab profesional. Aturan ini menekankan pentingnya perlindungan agar guru bisa fokus memberikan layanan pendidikan terbaik kepada siswa.
Dengan adanya Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, guru dan tenaga kependidikan memiliki payung hukum dan perlindungan yang jelas. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan guru bukan sekadar formalitas. Perlindungan ini memastikan guru dapat bekerja tanpa tekanan, intimidasi, atau ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan yang diberikan juga mencakup aspek profesi dan HaKI, agar inovasi dan karya guru dihargai. Ini mendorong guru untuk lebih kreatif dan produktif dalam mendidik generasi muda.
Aturan baru ini menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan profesional. Guru dan tenaga kependidikan yang terlindungi mampu memberikan kontribusi maksimal untuk kemajuan pendidikan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan guru dapat menjalankan amanahnya secara optimal. Perlindungan ini menjadi pondasi bagi terciptanya pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.