JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kemudahan akses layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah dengan menghadirkan layanan BPJS Online di berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pada Senin (12 Januari 2026), inovasi ini menyapa warga di Puskesmas Pekkae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Kehadiran layanan ini memungkinkan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menyelesaikan urusan administrasi tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang.
Meskipun wilayah Pekkae relatif terjangkau dari pusat kota, antusiasme masyarakat tetap terpantau sangat tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan infrastruktur layanan digital yang menjemput bola sangat dinantikan untuk memangkas birokrasi dan waktu tunggu peserta.
Efektivitas Layanan Administrasi Bagi Peserta Dengan Kesibukan Tinggi
Manfaat nyata dari hadirnya gerai administrasi digital ini dirasakan langsung oleh Alimuddin (43), salah satu peserta JKN yang tengah berkunjung ke puskesmas. Niat awalnya yang hanya mengantar keluarga berobat justru membuahkan solusi atas kendala administrasi yang selama ini tertunda. Melalui bantuan petugas, Alimuddin berhasil melakukan pembaruan data anggota keluarganya secara instan.
“Sudah lama saya rencanakan mau ke kantor BPJS Kesehatan, tapi selalu tertunda karena kesibukan. Tadi permasalahannya ada beberapa anggota keluarga yang sudah tidak lagi ditanggung pemerintah, sehingga diarahkan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri,” terangnya. Alimuddin menekankan bahwa efektivitas layanan ini sangat membantu warga yang memiliki keterbatasan waktu namun membutuhkan kepastian status kepesertaan.
Solusi Bagi Lansia Dan Edukasi Literasi Digital Di Puskesmas
Kehadiran BPJS Online juga berperan sebagai jembatan bagi kelompok masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi (gaptek), terutama para lansia. Hasrita, salah satu pegawai Puskesmas Pekkae, mengungkapkan bahwa layanan bulanan ini menjadi solusi bagi pasien tua yang tidak memiliki gawai untuk mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui aplikasi.
Selain pengecekan status, layanan yang paling sering dicari masyarakat adalah pemindahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hasrita menambahkan bahwa aktivitas ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi petugas puskesmas. "Kami sangat terbantu dengan adanya BPJS Online ini karena dapat meringankan beban peserta dan petugas di Puskesmas. Selain petugas BPJS Online memberikan edukasi kepada pasien, kami juga ikut mendapatkan pemahaman," ujarnya.
Transformasi Digital Sebagai Solusi Kendala Geografis Dan Aksesibilitas
Dari sisi manajerial, perluasan jangkauan BPJS Online merupakan bagian dari strategi besar transformasi digital nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare, Muhammad Ali, menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang khusus untuk memitigasi kendala geografis yang sering menjadi penghambat masyarakat dalam mendapatkan hak layanan kesehatan mereka.
“BPJS Online ini ditujukan untuk menjangkau peserta JKN yang lokasinya jauh dari pusat kota. Harapan kami, inovasi berbasis digital ini dapat dimanfaatkan semakin banyak masyarakat. Yang terbantu tidak hanya peserta, tetapi juga petugas di fasilitas kesehatan,” pungkas Muhammad Ali. Dengan mendekatkan infrastruktur layanan ke titik-titik layanan kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan optimis kualitas administrasi akan semakin merata.
Optimalisasi Layanan Kesehatan Nasional Di Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam
Langkah BPJS Kesehatan di Kabupaten Barru ini menjadi bukti bahwa digitalisasi layanan publik tidak harus selalu dilakukan secara mandiri oleh pengguna di rumah, namun bisa dilakukan melalui pendampingan di unit-unit layanan fisik yang strategis. Sinergi antara teknologi dan kehadiran petugas di lapangan diharapkan mampu meningkatkan angka kepesertaan aktif dan kepuasan peserta JKN secara signifikan.
Pemerintah berharap, model layanan seperti yang diterapkan di Puskesmas Pekkae ini dapat direplikasi di lebih banyak wilayah di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, di tahun 2026 ini, tidak ada lagi warga yang terkendala layanan kesehatan hanya karena masalah administratif yang belum terselesaikan akibat jauhnya jarak kantor cabang.
